Advertise on podcast: Pinter Politik

Audiensi aliansi sipil kepada PKS, Golkar, dan PKB memunculkan pertanyaan menarik: mungkinkah PKS, partai yang sepuluh tahun berada di luar pemerintahan, sedang menegaskan kembali identitas politiknya tanpa harus meninggalkan koalisi?

Golkar berkali-kali membuktikan diri sebagai partai yang mampu bertahan di tengah perubahan arus politik. Kini, keputusan Bahlil Lahadalia menutup peluang menuju Istana dan mengunci dukungan kepada Prabowo Subianto menyisakan pertanyaan: strategi meredam gejolak internal atau cara mempertahankan kendali menuju 2029? Sebab, di partai beringin, ketika semua arus tampak tenang, bukan berarti tak ada yang sedang menunggu momentum untuk menggoyang tanggul.

Menlu baru, Arrmanatha Nasir, mewarisi diplomasi yang kuat sekaligus panggung yang bising. Mampukah Tata menjernihkan kembali suara Indonesia?

KATA PEMRED #84PinterPolitik.com Senin, 10 Agustus 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) memperingati 49 tahun pengaktifan kembali pasar modal Indonesia. Di tengah perayaan, Kepala Investasi Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan rencana penawaran umum perdana (IPO) saham BUMN. Sebagai badan negara pengelola investasi, Danantara membawahi BUMN. Pada akhir Juli, BEI menerima surat minat Danantara untuk ikut memiliki saham bursa. Pemilik BUMN kini bersiap menjadi pemilik bursa.

Mercusuar menerangi kejauhan, tetapi menyisakan gelap di bawah kakinya. Dugaan rumah dinas TNI AD menjadi markas judol di Cijantung mengungkap ironi tersendiri, ketika ruang terdekat dan kewenangan berpotensi menjadi celah penyimpangan.

Di tengah hiruk-pikuk Washington dan konflik di banyak front, Beijing tampak tenang. Mungkinkah ketenangan itu sebuah strategi untuk menimbun pengaruh pada hal-hal yang berada dalam kendalinya?

Akselerasi karier perwira muda TNI membuka peluang regenerasi komando, sekaligus menyimpan paradoks profesionalisme. Di tengah surplus perwira tinggi dan diskursus pergantian Panglima, mampukah negara mempercepat suksesi tanpa mengorbankan meritokrasi dan keseimbangan institusi?

KATA PEMRED #83PinterPolitik.com Selasa malam, 6 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke Kertanegara, Jakarta. Sehari sebelumnya, Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup lewat adu penalti melawan Thailand. Dalam versi Jokowi, dua jam pertemuan itu lebih banyak dihabiskan untuk membicarakan bola. “Kan senang kita menang,” kata Jokowi. Malam itu juga, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di balik polemik ijazah Gibran, dua jenis “lumpur” sedang bercampur: fitnah yang tak berbukti – demikian sudut pandang para pendukung Gibran – dan pertanyaan sahih yang belum sepenuhnya terjawab – demikian isi kepala mayoritas masyarakat yang mengikuti kasus ini. Ketika prosedur hukum menutup pintu pemeriksaan, apakah kontroversi benar-benar dibersihkan atau sekadar ditimbun? Sebab dalam politik, lumpur paling sulit dicuci bukan yang paling banyak dilempar, melainkan yang jatuh di tanah yang sejak awal sudah basah.

KATA PEMRED #82PinterPolitik.com Setiap bulan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan daftar pemegang saham perusahaan yang tercatat di bursa. Di dalamnya tercantum nama setiap investor yang memegang lebih dari 1 persen saham sebuah perusahaan. Misalnya, pada perusahaan dengan 1 miliar lembar saham, nama investor yang memegang lebih dari 10 juta lembar ikut tercantum. Dulu batasnya 5 persen atau 50 juta lembar, sehingga nama pemilik saham kecil tidak pernah terlihat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurunkan batas itu.

Bursa nama menuju Pemilu 2029 mulai bergerak. Di antara banyak spekulasi, satu skenario terdengar paling berani: Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam satu barisan. Mungkinkah dua kutub ini bertemu?

Gelar FIFA ASEAN Cup mengakhiri penantian 35 tahun Timnas Indonesia. Mungkinkah trofi itu juga menjadi pengaman bagi Erick Thohir? Dan apa yang bisa dipelajari dari cara para menteri bertahan di kabinet?

Selamat Ginting kembali membaca arah angin kekuasaan. Setelah prediksi pergantian Kapolri terbukti meski meleset tapi tepat satu tahun, kini tiga jenderal puncak TNI masuk radar. Kebetulan, kalkulasi politik, atau kemampuan membaca tanda sebelum Istana bicara?

Ketika adab runtuh, kritik intelektual menjelma bunuh diri. Analogi liar BEM UI terhadap TNI memicu bayang-bayang kartu merah diskursus. Sebuah orkestrasi amarah demi komoditas politik, atau sekadar matinya kebijaksanaan di menara gading?

Dengan rentetan isu negatif yang menerpanya, mungkinkah tantangan terbesar Gibran justru datang dari sesuatu yang tak bisa ditawar, yakni waktu?