Advertise on podcast: Pinter Politik

KATA PEMRED #91PinterPolitik.com Pada 10 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri. Niat tersebut belum berkekuatan hukum, dan Presiden belum memutuskan menerima atau menolaknya. Presiden mempersilakan Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di pengadilan tata usaha negara. Partai-partai di Senayan mulai menimbang calon pengganti Gibran.

Tiga petinggi PSI berlabel menteri dan wakil menteri melepas jabatan partai di tengah dinamika kasus penyadapan dan pemakzulan terhadap Presiden dan tokoh lainnya. Kendati tak serta merta bisa dikaitkan, alasan sekadar ingin fokus bekerja, atau ada kalkulasi lebih besar? Mungkinkah kursi pelontar menjadi metafora penyelamatan dari turbulensi politik yang kuat?

Bagaimana kejahatan besar bisa lahir dari keputusan-keputusan kecil yang tampak biasa? Melalui konsep Banality of Evil Hannah Arendt, polemik ijazah, putusan hukum, hingga kasus penyadapan yang menyeret lingkar kekuasaan Jokowi mengajak kita melihat lebih jauh dari sekadar siapa yang bersalah.

Dua putusan lembaga peradilan sudah terbit, tetapi langkah formal di DPR belum muncul. Perkumpulan kucing membantu menjelaskan mengapa jarak itu bertahan dan apa yang bisa mengubahnya.

Pertemuan KSAD Jenderal Tandyo Budi Revita dan KSAL Laksamana Muhammad Ali dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri di waktu yang hamper berdekatan menyisakan ruang interpretasi lebih luas daripada sekadar agenda silaturahmi antarlembaga.

Dua perkara berjalan terpisah, dengan jarak 115 hari antara dua penetapan tersangka, dan putusan belum ada. Teori dua tubuh jabatan, watak para penjaga, dan susunan lembaga membantu membaca rangkaian itu. Apa yang diperlihatkan oleh jarak sependek itu?

Para musisi mengangkat tiga jari di panggung AMI Awards pada 4 November 2026. Apa yang tersisa setelah panggung sepi?

El-Sayed menang di Senat Michigan, Mamdani di New York. Benarkah mereka menang gara-gara Muslim, atau justru karena berhenti membicarakannya?

Presiden Prabowo Subianto sebut ada kelompok ingin pecah belah Indonesia tanpa menyebut nama. Siapa sebenarnya yang sedang menang dalam perang cerita?

Indonesia's police investigators suspect that the President's phone number was tapped through LIMS, a police interception machine, for no law enforcement purpose. Wiretapping without a case always serves the interests of a master. The public has a right to know who that master is, who built LIMS, and why police rules give the supervisor no power to examine what was intercepted.

Bareskrim menduga nomor telepon Presiden disadap melalui LIMS, mesin sadap Polri, tanpa kaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Penyadapan tanpa perkara selalu melayani kepentingan seorang tuan. Masyarakat berhak mengetahui siapa tuan tersebut, siapa pembuat LIMS, dan mengapa aturan Polri tidak memberi pengawas wewenang memeriksa hasil sadapan.

PT Jhonlin Baratama kini memegang 30,25 persen saham Bayan, sementara Bloomberg mencatat lima taipan beserta keluarganya kehilangan hampir 57 miliar dolar AS. Dua angka itu melahirkan kisah pergantian, tetapi daftar pemegang saham membacanya dengan nada lebih tenang.

Gibran Rakabuming Raka punya suara, relawan, dan dukungan PSI untuk 2029. Walaupun demikian, partai-partai menimbang kursi nomor dua dengan hitungan lain di ruang rapat. Satu nama, dua timbangan, dan satu kursi yang belum bertuan.

Konser Ye memenuhi Gelora Bung Karno, tetapi Indonesia tak kunjung punya raksasa musik sendiri. Mengapa tidak ada HYBE ala Indonesia?

Satu sindiran Kunto Aji soal buzzer langsung viral dan dirayakan. Mengapa melawan selalu terasa keren?