Advertise on podcast: Apa Kata Tempo

Kemenangan Prabowo-Gibran tak lepas dari politik kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih. Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengerahkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Bawaslu tidak pernah serius mengusut hal tersebut. Kontroversi hasil pemilu diperparah oleh aplikasi rekap suara KPU–Sirekap–yang bermasalah. ||| Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Pemilihan Umum 2024 telah berlangsung. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan keunggulan telak Prabowo-Gibran ketimbang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pemilu 2024 dengan banyak noda  sejatinya sudah berlangsung sejak tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Keberpihakan Presiden Jokowi dan jajarannya membuat proses pemilu tercoreng oleh ketidaknetralan aparat dan lembaga negara. Setelah pemilu, skenario politik apa yang bisa terjadi di kubu Prabowo-Gibran dan dua lawannya? - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Mahfud Md. sudah selayaknya mundur dari kabinet, begitu pun seharusnya Menteri Prabowo Subianto dan menteri-menteri lain yang secara resmi mendukung calon presiden tertentu. Dengan mundur atau cuti, pemerintahan bisa berjalan tanpa terganggu kepentingan elektoral.  Namun seiring munculnya pernyataan bahwa presiden boleh memihak, mundur atau tidaknya menteri tidak lagi dibaca sebagai komitmen etik, melainkan bagian dari strategi politik jangka pendek untuk mendukung atau melawan pilihan politik Jokowi. Kabinet kini menjelma sebagai ajang pertarungan elektoral ketimbang organisasi yang menjalankan tugas negara. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Alih-­alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembap dalam hasrat me­langgengkan kekuasaan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno justru menjadi operator yang mewujudkannya. Bukan hanya tak patut, mantan rektor UGM itu juga mengkhianati intelektualitasnya sebagai akademikus. Temuan Tempo mengungkapkan bahwa ia berperan dalam melobi hakim konstitusi agar membuka jalan politik bagi Gibran serta membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi itu dalam koalisi pemilihan presiden.  - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Sejumlah ketua umum partai sekaligus menteri di kabinet Jokowi menggaungkan narasi “bansos Pak Jokowi”. Manuver tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Para pemilih perlu memahami bahwa dana bantuan sosial (bansos) bukan berasal dari saku presiden, Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Uang bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak. Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah korupsi politik. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Angan-angan untuk memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran, sulit terjadi. Sebulan jelang pencoblosan, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak kunjung tembus 50 persen.  Sementara itu, Presiden Jokowi kian kentara mendukung Prabowo dan anaknya. Permintaan Jokowi agar KPU mengubah format debat muncul setelah Prabowo kalah telak pada debat ketiga pilpres. Ketidaknetralan Jokowi harus dihentikan jika tak ingin dikenang sebagai presiden terburuk setelah Reformasi.   - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Pasangan Prabowo-Gibran kerap menyebut soal hilirisasi saat debat capres. Namun nyatanya program hilirisasi nikel selama pemerintahan Jokowi menyimpan sisi gelap. Selain potensi kerusakan lingkungan, kecelakaan di smelter nikel berulang terjadi dan memakan korban jiwa. Kebakaran smelter milik PT ITSS di Morowali adalah yang paling parah karena menewaskan 21 orang pekerja. Atas nama investasi, hidup pekerja seolah-olah tak ada harganya. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Tahun 2023 mencatat fenomena yang mengerikan bagi demokrasi dan sejarah politik Indonesia. Seorang presiden memakai segala cara untuk terus berkuasa: rencana menunda pemilu, upaya memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum agar anaknya bisa ikut pilpres.  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dulu menolak politik dinasti kini bersekutu dengan Jokowi. Partai yang juga pernah mengecam Prabowo Subianto sebagai tokoh dengan masa lalu yang kelam, kini justru mendukungnya sebagai capres. Sejumlah aktivis 1998–yang dikenal dalam gerakan reformasi–pun demikian. Mereka yang diculik dan disiksa karena menginginkan kembalinya demokrasi, kini satu gerbong dengan mantan menantu Soeharto itu.  - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditengarai mengintervensi Kementerian Energi agar meloloskan sistem charger mobil listrik Wuling masuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Moeldoko sepertinya lupa, sebagai pejabat sekaligus pengusaha, apa yang dilakukannya sarat konflik kepentingan. Cawe-cawe Moeldoko jadi wujud lemahnya komitmen pemerintah menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Beda pengakuan Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo, siapa yang berdusta? Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menghebohkan publik karena mengaku pernah mendapat intervensi dari Presiden Joko Widodo saat KPK menangani perkara korupsi e-KTP. Sementara Jokowi membantah pernah melakukan pertemuan khusus dengan Agus–apalagi mengintervensi kasus. Jokowi bisa saja membantah, namun pelemahan KPK nyatanya memang terjadi di masa kepemimpinannya. Hanya di era pemerintahan Jokowi, UU KPK bisa direvisi, hingga membuat independensi lembaga anti rasuah itu kandas.  - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Format debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU lebih tepat disebut sekadar acara “tanya-jawab” ketimbang debat yang substansial. Tak ada pendalaman masalah dan saling menguji gagasan masing-masing calon. Sorak-sorai pendukung di lokasi mengganggu jalannya debat. Moderator hanya membacakan pertanyaan yang dirumuskan panelis. Sementara para panelis, tak diizinkan bertanya langsung kepada para kandidat. Meski begitu, pada debat perdana capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dianggap lebih lebih mampu menghidupkan suasana debat. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Dugaan keterlibatan aparat hukum dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 semakin menguat. Penelusuran Tempo menemukan bahwa intimidasi terhadap kepala daerah serta kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Netralitas politik instansi negara pun dipertanyakan–menimbulkan keraguan terhadap jalannya pemilu yang jujur dan adil. Pelbagai intimidasi tersebut muncul ditengarai karena rasa tidak percaya diri Presiden Jokowi terhadap kemampuan Prabowo-Gibran untuk mengungguli pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin. - - - Klik https://s.id/langganantempo untuk mendukung Tempo terus menghadirkan jurnalisme berkualitas.  Baca berbagai laporan majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message