Advertise on podcast: Radio Elshinta

Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, alokasi dana kehumasan yang besar justru mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan influencer ketimbang media konvensional. Bersama Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, episode ini membahas secara mendalam bagaimana disrupsi media, kredibilitas jurnalisme, serta tantangan bertahan hidup bagi media arus utama dan daerah di tengah dominasi era digital. Dengarkan diskusi lengkapnya hanya di sini!

Apa sebenarnya implikasi hukum tata negara dan politik di balik kabar niatan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Bersama Pakar Hukum Tata Negara, BV. Susi Dwi Harijanti, episode ini membahas secara mendalam dari sudut pandang konstitusi, proses hukum di PTUN dan Mahkamah Konstitusi, hingga bagaimana dinamika serta peta kekuatan politik elite menyongsong tahun 2029. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di sini!

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara konstitusional, HMP merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu. Sejauh mana penggunaan hak tersebut dapat berimplikasi terhadap posisi Wakil Presiden? Berikut penjelasan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono.

Bersama Narasumber : 1. Ketua Umum Gibranisti - Taufik BilFaqih 2. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) - Iwan Setiawan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan tiga infrastruktur konektivitas pascabencana di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan progres fisik mencapai 100%. Penanganan meliputi rekonstruksi dua ruas jalan dan penggantian Jembatan Lawe Mengkudu I di Kecamatan Ketambe, untuk memulihkan akses transportasi dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan konektivitas menjadi salah satu prioritas utama Kementerian PU dalam penanganan infrastruktur pascabencana.

Masa sidang DPR RI kembali dibuka dengan sorotan tajam pada wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah polemik keabsahan syarat administrasi pendidikan, putusan Mahkamah Agung, hingga manuver partai politik, bagaimana kubu pendukung melihat tekanan ini? Bersama Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfagih (Bang Bil), serta interaksi panas bersama para pendengar Elshinta, episode ini mengulas secara mendalam argumen hukum, legitimasi pencalonan, hingga adu prespektif di balik bola liar politik parlemen

Pengunduran diri tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagus Oka—dari posisi menteri dan wakil menteri dalam satu malam memicu teka-teki besar di ruang publik. Apakah ini bentuk survival strategy politik di tengah meredupnya pengaruh faksi Solo, atau sinyal pergeseran peta koalisi pemerintahan Prabowo Subianto? Bersama Direktur Eksekutif Lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI), Dr. Ujang Komarudin, serta masukan kritis dari para pendengar Elshinta, episode ini mengulas secara tajam dinamika kekuasaan, nasib masa depan PSI, dan arah konsolidasi politik nasional saat ini.

Di tengah himpitan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, ruang publik diwarnai oleh gelombang spekulasi terkait isu dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama-nama besar di lingkungan penegak hukum. Bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Trunojoyo Madura, Fauzin Ahmad, S.H., LL.M., serta interaksi langsung dengan para pendengar setia Elshinta dari berbagai daerah, episode ini membedah batas antara penegakan hukum yang profesional, kedaulatan negara, serta keresahan nyata masyarakat bawah yang mendesak adanya transparansi dan kepastian dari pemerintah.

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyadapan oleh DPR kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan penyadapan. Di satu sisi, penyadapan dinilai menjadi salah satu instrumen penting bagi aparat penegak hukum dan intelijen untuk mengungkap tindak pidana serta menjaga keamanan negara. Namun, di sisi lain, kewenangan tersebut juga menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi. Tanpa aturan dan mekanisme pengawasan yang jelas, penyadapan berpotensi disalahgunakan dan mengancam kebebasan masyarakat. Lantas, bagaimana RUU Penyadapan nantinya mengatur kewenangan aparat, mekanisme perizinan, hingga pengawasan terhadap tindakan penyadapan? Bagaimana memastikan kepentingan keamanan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat? TALK :: Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031/Wakil Ketua LPSK periode 2019–2024/Komisioner Komnas HAM periode 2012–2017 Dr. Maneger Nasution, S.Ag., M.A., M.H. & Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Usai menjalani masa reses, DPR RI kembali dihadapkan pada sejumlah agenda politik penting. Setidaknya, ada dua isu yang menjadi sorotan publik, yakni kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama, serta putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan pengganti ijazah atau suket setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu tersebut memiliki dimensi hukum dan politik yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari lembaga legislatif. Lantas, bagaimana DPR menyikapi dua persoalan tersebut? Sejauh mana fungsi pengawasan DPR akan dijalankan, dan isu mana yang perlu menjadi prioritas pembahasan setelah masa reses berakhir? TALK :: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik

Dugaan makar dalam kasus penyadapan menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah penetapan tersangka dalam perkara ini murni didasarkan pada proses dan penegakan hukum, atau justru ada kepentingan politik di baliknya? Di tengah dinamika politik nasional, tudingan makar bukan perkara ringan. Apalagi, kasus ini turut menyeret sejumlah nama dan memunculkan spekulasi mengenai motif serta arah penanganannya. Lantas, sejauh mana unsur pidana makar dapat dibuktikan dalam kasus penyadapan ini? Bagaimana membedakan proses hukum yang objektif dengan dugaan kriminalisasi atau kepentingan politik? Kita akan membahas lebih jauh, apakah kasus ini benar-benar murni persoalan hukum atau justru menjadi bagian dari pertarungan politik di balik layar. TALK :: Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen Fakultas Hukum UNDIP, Gaza Carumna Iskadrenda & Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing

Punya banyak aktivitas, minat, dan pekerjaan sekaligus sering dianggap sebagai keunggulan generasi masa kini. Namun, benarkah multitasking membuat kita lebih produktif? Dalam program Visi Generasi Kini (V-Gen) Radio Elshinta, Martha Melita, CEO Mulia Box, berbagi pengalaman dan strategi mengelola banyak peran tanpa kehilangan fokus. Martha membahas pentingnya mengenali karakter diri, menerapkan time blocking, menentukan prioritas, hingga menggunakan prinsip Pareto 80:20 untuk membagi waktu antara pekerjaan utama dan side hustle. Bagaimana cara mengelola banyak potensi tanpa terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif? Kapan harus mengambil peluang dan kapan perlu berani mengatakan tidak? Simak perbincangan lengkapnya bersama Radio Elshinta!

Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah mencuatnya kasus penyadapan yang turut memunculkan pembicaraan mengenai konsolidasi partai politik dalam koalisi pemerintahan. Wacana konsolidasi ini menarik untuk dicermati. Apakah sekadar menjadi upaya memperkuat komunikasi dan soliditas antarpartai pendukung pemerintah, atau justru menjadi bagian dari penataan ulang peta kekuatan politik di dalam koalisi? Di tengah situasi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan. Bagaimana kasus penyadapan memengaruhi hubungan antarpartai politik? Apakah ada kepentingan politik tertentu yang mendorong perlunya konsolidasi? Lalu, bagaimana posisi masing-masing partai dalam menjaga hubungan dengan pemerintah? Konsolidasi politik tentu bukan hal baru dalam dinamika pemerintahan. Namun, momentum dan latar belakang kemunculannya menjadi penting untuk melihat arah hubungan antarpartai ke depan. Lantas, kemana arah konsolidasi partai-partai koalisi pasca mencuatnya kasus penyadapan? Apakah akan memperkuat soliditas koalisi atau justru membuka babak baru dalam konfigurasi politik nasional? TALK :: Analis Komunikasi Politik, Universitas Nasional, Dr. Irfan Fauzi & Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Bersama Narasumber : 1. Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya - Prof Sholehuddin 2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT - Shohibul Anshor Siregar

Bersama Narasumber : 1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara (Untar) - Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA 2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang - Hermawan Pancasiwi