Advertise on podcast: Radio Elshinta

Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi strategis di Istana bersama mantan Menlu, Wamenlu, dan pengamat kebijakan luar negeri. Salah satu isu utama yang dibahas adalah wacana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, inisiatif global yang digagas Presiden AS Donald Trump dan menuai kontroversi. Di tengah dinamika geopolitik dunia, langkah Prabowo menghimpun berbagai masukan dinilai penting untuk menjaga arah politik luar negeri Indonesia. Namun, sejauh mana keputusan ini sejalan dengan prinsip bebas aktif? 🎙️ Narasumber: Prof. Hikmahanto JuwanaGuru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

Prabowo mengumpulkan para mantan menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan diplomasi dan posisi strategis Indonesia di kancah internasional termasuk keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini dianggap menjadi langkah krusial dalam menyinergikan pengalaman para tokoh diplomasi senior guna memperkuat kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Usai panggil ormas islam, mantan menlu dan wamenlu dipanggil ke istana, mampukah redam kontroversi keanggotaan indonesia di dewan perdamaian bentukan trump? Pengamat timur tengah, Dosen Hub Internasional Univ Binus - Tia Mariatul Khibtiah Pengamat Timur Tengah, pendiri situs albalad.co Faisal Asegaf

Kasus wafatnya siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga akibat tidak mampu membeli buku dan alat tulis, menuai keprihatinan luas. Kasus tersebut dinilai menjadi gambaran buruk pemenuhan hak dasar anak di dunia pendidikan. Bagaimana merespon kejadian tersebut, agar tak terulang? Talk bersama Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia dan Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif’an.

Pertemuan tersebut dinilai sebagai langkah strategis membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan umat, terutama di tengah isu global yang sensitif seperti Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian serta keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina. Seperti apa pembahasannya? NS : Sekretaris Jenderal MUI, Buya H Amirsyah Tambunan

Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh-tokoh Islam ke Istana Kepresidenan. Salah satu agenda yang dibahas adalah keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) bentukan Presiden AS Donald Trump untuk isu Gaza, Palestina. Keputusan ini menuai pro dan kontra publik. Usai bertemu tokoh oposisi, apa tujuan pertemuan Prabowo dengan ormas Islam? Ikuti diskusi interaktifnya bersama Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Shohibul Anshor Sirega.

Di tengah iklim tropis Indonesia yang semakin panas, pilihan material atap rumah bukan sekadar soal bangunan. Dalam wawancara ini, Trubus Rahardiansah, Guru Besar Universitas Trisakti, mengulas urgensi gagasan Prabowo Subianto tentang gerakan gentengnisasi nasional. Trubus menjelaskan bagaimana penggunaan genteng tanah liat dapat menjadi intervensi kesehatan preventif, khususnya untuk melindungi balita dan lansia dari risiko panas berlebih di dalam rumah. Tak hanya soal kesehatan, kebijakan ini juga dinilai berpotensi mendorong ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian kearifan lokal.

Komoditas kelapa sawit kerap dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana alam, khususnya banjir, meski persoalannya dinilai jauh lebih kompleks dan tidak bisa disederhanakan. Narasi yang menyudutkan perkebunan sawit dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekologis dan tata kelola wilayah di lapangan. Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, dalam wawancara di program Elshinta News & Talk bersama Asrofi, Kamis (29/1/2026), menanggapi maraknya tudingan terhadap perkebunan sawit dalam berbagai peristiwa bencana di Indonesia. “Jadi tidak tepat jika langsung menyalahkan perkebunan sawit,” tegas Prof. Yanto. Menurutnya, secara ekologis sawit tetap memiliki fungsi lingkungan sebagaimana jenis tanaman lainnya. Oleh karena itu, penyederhanaan dengan menjadikan sawit sebagai satu-satunya penyebab bencana dinilai tidak adil dan tidak berbasis sains.

Anggota Komisi V DPR RI Firman Subagyo menegaskan pentingnya keberanian negara dalam melindungi kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional dan sumber energi baru terbarukan. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Firman menyoroti kontribusi besar sawit bagi perekonomian, perlunya kepastian hukum, serta pembenahan regulasi agar industri sawit berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan kesiapannya untuk turun langsung mendukung Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pernyataan ini memunculkan beragam respons dan spekulasi di ruang publik. Lalu, apa implikasi politik dari langkah tersebut? Sejauh mana pengaruh Jokowi dapat mendongkrak posisi PSI di tengah persaingan partai politik nasional? Dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika hubungan antarpartai ke depan? Talk: - Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing - Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso

Danantara bersama Otoritas Jasa Keuangan menggelar konferensi pers usai pertemuan dengan para pelaku pasar modal. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kepercayaan di tengah dinamika pasar keuangan nasional. Dalam konferensi pers tersebut, Danantara dan OJK menyampaikan sejumlah poin penting terkait kondisi pasar modal, arah kebijakan, serta langkah-langkah penguatan stabilitas dan perlindungan investor. Lalu, isu apa saja yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan dengan pelaku pasar? Bagaimana respons otoritas terhadap masukan dan kekhawatiran para investor? Simak rangkuman lengkap hasil konferensi pers Danantara bersama OJK.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat lalu. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara langsung menerima masukan dan pandangan dari para tokoh yang hadir. Salah satu di antaranya adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji. Lalu, isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Bagaimana pandangan para tokoh terhadap kondisi bangsa saat ini, serta arah kebijakan ke depan? Dalam episode ini, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari mantan Kabareskrim Susno Duadji, mengulas isi pertemuan bersama Presiden Prabowo dan makna penting dialog tersebut bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin, menyoroti maraknya kasus korban justru ditetapkan sebagai tersangka akibat kesalahan penerapan pasal oleh penyidik. Dalam wawancara Radio Elshinta edisi Siang, Minggu (1/2/2026), Safaruddin menegaskan pentingnya pemahaman KUHP dan KUHAP baru, penguatan pengawasan internal Polri, serta pembenahan kultur penyidikan agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.

Kasus virus Nipah kembali bermunculan di Asia dan memicu kekhawatiran publik. Padahal, virus ini pernah ditemukan di Indonesia—namun hanya pada hewan inangnya, kelelawar buah. Apakah Indonesia benar-benar aman? Seberapa besar peluang penularannya ke manusia? Dibahas tuntas bersama Masdalina Pane dari BRIN.

Pasar modal tengah dihadapkan pada kegaduhan usai pengunduran diri sejumlah petinggi OJK dan Direktur Utama BEI. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar situasi ini segera ditangani. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret pemerintah menindaklanjuti arahan tersebut agar stabilitas pasar terjaga dan kepercayaan investor tidak terganggu? Talk: - Pakar Kebijakan Publik, Ekonomi dan Energi dari Narasi Institute Achmad Nur Hidayat - Pengamat Pasar Modal dan Keuangan, Irwan Ibrahim

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan pentingnya penguatan struktur dan jaringan PSI hingga tingkat RT/RW dalam Rakernas PSI 2026 di Makassar, Sabtu (31/1/2026). Jokowi juga menyoroti militansi kader, soliditas partai, serta peran PSI dalam menghadirkan politik kebaikan bagi Indonesia.