Advertise on podcast: SAKSI

Tentu tidak ada yang salah dari melabeli bisnis kos milik pribadi dengan istilah "Kos Muslim" atau "Kos Muslimah". Namun, sebetulnya apa sih tujuan pemilik kos melabeli demikian? Apakah istilah tersebut digunakan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk ditinggali atau justru menimbulkan dinding tak kasat mata bagi kelompok diluarnya Simak wawancara dan pembahasannya di podcast SAKSI!

PPKM menyebabkan transpuan harus berjuang berkali-kali lipat untuk dapat bertahan hidup. Ketika kegiatan sosial dan perekonomian dibatasi, sementara transpuan justru tidak bisa memiliki tempat tinggal jika tidak keluar ke jalanan untuk bekerja. Stigma yang mengakar kepada transpuan membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, akhirnya jalanan pun mau tak mau menjadi tempatnya mencari penghidupan. Inilah kisah transpuan dan sulitnya mengakses hak-hak dasar, terutama di masa PPKM dan pandemi. 

Kali ini kami ngobrol bareng penyintas KBGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online. Apa yang terjadi dengan penyintas? Bagaimana penyintas berhadapan dengan kasus itu dan perjalanan menempuh jalur hukum? Dengarkan testimoninya melalui podcast ini! #SahkanRUUPKS

Halo Sobat SAKSI! Bunda Shinta Ratri selaku Ketua Ponpes Waria Al-Fatah pernah memenangkan penghargaan sebagai pejuang Hak Asasi Manusia oleh Front Line Defenders di Irlandia. Beliau sangat gigih memperjuangkan hak teman-teman waria di Yogyakarta. Oiya, Sobat Saksi perlu tau nih, Kepada Tempo.co, KH. Mustofa Bisri atau biasa dikenal Gus Mus menjelaskan Islam mengenal khuntsa atau waria. Orang yang bilang bahwa Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan menurut beliau, kurang belajar mengaji karena Al-quran menjelaskan keberadaan mereka.  Gus Mus mendorong pemerintah daerah di Yogyakarta untuk melindungi rakyatnya dan tidak membiarkan kelompok intoleran mengatur semuanya.

Jarang lo dab, anak muda yang tertarik isu toleransi. Tapi beda sama masnya satu ini. Yak sobat SAKSI, kali ini kita bersama Mas Ahmad dari  Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC). Kira-Kira apasi toleransi? Faktor apa Saja toleransi Ifi dibentuk? Gimana pengalaman mas Ahmad memperjuangkan toleransi dan perdamaian? Semua pertanyaan itu dijawab sama Mas Ahmad dengan menarik. Saksikan Sampai habis yaaa. Agar harimu penuh dengan kasih sayang 😝.

Seru banget! ngobrol sama Halili Hasan, Direktur SETARA institute. Menurut catatan SETARA institute, sepanjang 2020 terdapat 24 rumah ibadah yang mengalami gangguan dan 422 pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Baik yang dilakukan oleh negara maupun sebagian oknum lainnya.  Ternyata Yogyakarta menjadi salah satu di dalamnya. Yuk dengerin sampe abis. Hanya di poadcast SAKSI (Suara Aksi dan Advokasi)

Ini merupakan episode pembuka kami di Podcast SAKSI. Selamat mendengarkan dan salam kenal, Sobat!

Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 meningkat 6% dari tahun sebelumnya, bahkan selama 12 tahun terakhir meningkat 8 kali lipat. Komnas Perempuan juga mengungkapkan bahwa dalam dua jam sehari terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kini sudah saatnya kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan beserta pencegahannya agar dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan. Meila Nurul Fajriah, Pengabdi Bantuan Hukum LBH Yogyakarta akan berbicara terkait hal tersebut secara mendalam di podcast kita kali ini.

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyimpan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan terpenuhinya akses pangan dan akses kesehatan meliputi ketersediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan maupun sebagai pelayanan penuh terhadap masyarakat umum. Atas itu, kami LBH Yogyakarta membuat sebuah kajian yang memuat mengenai: hasil ketersediaan pangan, ketersediaan fayankes, fenomena lockdown kampung dan wacana penerapan newnormal.

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyimpan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan terpenuhinya akses pangan dan akses kesehatan meliputi ketersediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan maupun sebagai pelayanan penuh terhadap masyarakat umum. Atas itu, kami LBH Yogyakarta membuat sebuah kajian yang memuat mengenai: hasil ketersediaan pangan, ketersediaan fayankes, fenomena lockdown kampung dan wacana penerapan newnormal.

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyimpan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan terpenuhinya akses pangan dan akses kesehatan meliputi ketersediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan maupun sebagai pelayanan penuh terhadap masyarakat umum. Atas itu, kami LBH Yogyakarta membuat sebuah kajian yang memuat mengenai: hasil ketersediaan pangan, ketersediaan fayankes, fenomena lockdown kampung dan wacana penerapan newnormal.

Semenjak dirilisnya pasien pertama Covid-19 di Yogyakarta mulai bulan Maret lalu dan seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif membuat banyak pihak yang terdampak atas pandemi ini. Kondisi ini membuat lahirnya kebijakan demi kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap Corona hingga akhir Juni 2020. Status tanggap darurat tersebut, sesuai dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyimpan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah meliputi penyediaan terpenuhinya akses pangan dan akses kesehatan meliputi ketersediaan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan maupun sebagai pelayanan penuh terhadap masyarakat umum. Atas itu, kami LBH Yogyakarta membuat sebuah kajian yang memuat mengenai: hasil ketersediaan pangan, ketersediaan fayankes, fenomena lockdown kampung dan wacana penerapan newnormal.