Advertise on podcast: Podcast FAKTA Indonesia

Ironi dalam pengesahan aturan perundang-undangan yang menggunakan konsep undang-undang omnibus law ini. Sebab hingga palu diketuk, pasal-pasal dilematis dalam RUU Kesehatan masih belum menemukan titik terang dan pasal-pasal yang berpihak pada kesehatan masyarakat seakan tenggelam, terutama pada pasal pengendalian zat adiktif. Simak kesueruan podcast ini bersama penyiar Ariek Kristo dengan Tubagus Haryo selaku Advokat Publik Pengendalian Tembakau

Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei, dengan tema "We Need Food, Not Tobacco," mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pengendalian tembakau di Indonesia. FAKTA Indonesia memandang bahwa denormalisasi produk tembakau, perilaku merokok, serta industri rokok harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sekaligus menyoroti ancaman terhadap generasi emas 2045, yang merujuk pada generasi muda Indonesia yang diharapkan menjadi pilar pembangunan di masa depan. Saat ini, prevalensi merokok di kalangan remaja masih tinggi, dengan dampak buruk yang dapat membahayakan kesehatan dan potensi mereka untuk mencapai potensi penuh sebagai generasi emas. Penting bagi seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh tembakau guna melindungi dan memajukan generasi emas Indonesia. Selain itu, FAKTA Indonesia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap RUU Kesehatan yang sedang dibahas, terutama terkait klausul tembakau sebagai zat adiktif. Keberadaan klausul tersebut di dalam RUU Kesehatan adalah penting untuk mengakui tembakau sebagai zat adiktif yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, FAKTA Indonesia mendesak agar klausul tersebut di dalam RUU Kesehatan dipertahankan dan diimplementasikan dengan tegas.

Hallo.. pendengar FAKTA Indonesia, pada kesempatan ini Bapak Tubagus Haryo Karbyanto coba menaggapi fenomena parkir sembarangan. Masih banyaknya warga yang bisa membeli kendaraan tetapi tidak punya lahan untuk parkir seperti kasus di Jelembar yang viral ketika 2 orang adu mulu.Bagaimana menurut kalian ? ketika ada warga lain yang ingin lewat tapi terhalang, tentunya punya pengalaman yang tidak enak bukan ? Selengkapnya wawancara dengan RRI yang dapat silahkan kalian simak.

Kebijakan Transportasi Publik Terhadap Penanganan Covid-19 Membuat Masyarakat Bingung. Kebijakan yang berubah - ubah antar moda transportasi dalam memutus mata rantai Covid-19 membuat masyarakat bingung. Selengkapnya di Podcast Lintas Jakarta Pagi bersama Tubagus Haryo Karbyanto - Pengamat Kebijakan Publik FAKTA.

13 Desember 2021 Menteri Keuangan RI mengumumkan kenaikan cukai untuk tahun 2022. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan akan melakukan penyederhanaan beberapa struktur cukai. Lantas gimana nih pendapat FAKTA?

Kecelakaan yang kerap terjadi di bawah management PT Transjakarta saat ini harus menjadi prioritas. Mengingat sudah banyaknya kasus kecelakaan yang selalu memakan korban jiwa baik bagi penumpang dan pengguna jalan lain. Pembenahan ini akan membawa kebaikan yang bisa berefek pada standar pelayanan yang prima dalam memberikan jasa.

Masih hangat dalam perbincangan, pernahkah sobat melihat beberapa beton bulat yang terbengkalai di pinggir jalan Ibukota Jakarta. Alih-alih membuat banjir minggir, justru program ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Seperti membuat kerusakan jalanan, menciptakan kerusakan trotoar, hingga membahayakan pengguna jalan karena penyelesaian yang sembarangan. Kali ini Tubagus Haryo salah satu pengamat dari FAKTA akan membahas ini bersama RRI Pro 1.

Kawan tahu kah bahwa hak atas tempat tinggal yang layak merupakan hak setiap orang yang tidak boleh di ambil oleh siapapun termasuk negara. Nah kali ini kita bahas secara singkat apa dan bagaimana sih hak atas pemukiman?

penantian Panjang Gugatan polusi udara kini telah diputus. Pada Kamis,17 September 2021, Majelis Hakim mengabulkan gugatan warga dan menyatakan Presiden RI hingga Gubernur DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum atas polusi udara di DKI Jakarta. Hal ini tentu saja menjadi hal yang cukup mengembirakan ditengah pandemi dan perjuangan selama 2 tahun. Dalam Putusan Hakim juga meminta agar Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI melakukan perbaikan atas rencana kerja DKI Jakarta untuk penanganan dan penanggulang atas polusi. Meski demikian, FAKTA juga mengajukan hak atas intervensi sebagai Penggugat Intervensi dan harus dipatahkan oleh putusan Hakim yang menolak hak tersebut. Namun kami tetap bahagia Hakim memihak pada standing untuk mengembalikan Jakarta yang bebas korupsi. Selamat untuk teman-teman @lbhjakarta

Cara Industri Menggunakan "KESAKITAN" Petani dan Buruh Menolak Cukai Naik.  Seperti biasa menjelang akhir tahun banyak media cetak dan elektronik yang memberitakan tentang dampak kesusahan Induatri Rokok jika cukai tembakau naik ditahun selanjutnya. Mulai dari akan maraknya rokok ilegal (tanpa pita cukai), ongkos produksi naik sehingga membuat tembakau petani menjadi murah sampai pada akan banyak PHK pada pabrik-pabrik rokok. Hal tersebut terus berulang-ulang disetiap tahun. Menggunakan "KESAKITAN" Petani dan Buruh untuk mendorong pemerintah tidak menaikan cukai ditahun selanjutnya.  Dalam diskusi kali ini, kami coba memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai cara lama industri untuk mencegah kenaikan cukai. Selain itu mengedukasi masyarakat bahwa pengendalian tembakau di Indonesia masih sangat lemah untuk menjaga hak-hak masyarakat untuk tidak terpapar iklan, promosi dan sponsor rokok. Hal itu juga disebabkan pemerintah Indonesia yang belum mau merativikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) yang dimana hampir semua negara sudah melakukannya.  Jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah, kenaikan cukai tembakau "ROKOK" hanyalah upaya kecil untuk menekan jumlah perokok dengan menaikan sedikit harga jika terjadi kenaikan cukai.

Kebijakan PPKM yang diperpanjang dari 10 hingga 16 Agustus 2021 ternyata membawa isu baru dengan konteks ganjil genap di Ibukota Jakarta. Lantas sebenarnya bagaimana penerapan nya?

Kembali hadir podcast terbaru antara Tubagus Haryo K dan RRI membahas isu PPKM Level 4 dan Pemanfaatan Bansos.