Advertise on podcast: METRO TV

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.Persoalan ini membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana sistem penyadapan negara dapat digunakan tanpa prosedur yang sah? Seberapa kuat pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika instrumen negara diduga disalahgunakan?

Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan perombakan susunan kabinet merah putih jelang 2 tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan publik. Dalam podcast Si Paling Kontroversi, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter politik Indonesia memaparkan opininya terkait dua isu tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai mengganggu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak. Badan Pusat Statistik mencatat kerugian ekonomi akibat bencana ini sangat memukul pendapatan daerah. Sektor kehutanan menjadi salah satu bidang usaha paling merugi akibat kerusakan lahan dan kabut asap tersebut.

PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak akan mengimpor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan armada transportasi. Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyudin menegaskan pengadaan armada akan difokuskan pada KRL baru dengan memprioritaskan dukungan terhadap industri perkeretaapian dalam negeri seperti PT INKA. KAI saat ini membutuhkan total 23 rangkaian kereta baru dan delapan di antaranya merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.

Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk membahas finalisasi kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya PPPK paruh waktu.Pertemuan yang berlangsung sejak sekitar pukul 09.30 WIB tersebut membahas strategi terkait perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Hingga laporan disampaikan, pertemuan masih berlangsung dan hasil pembahasan akan disampaikan melalui konferensi pers.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama jajaran kementerian terkait menggelar rapat koordinasi guna membahas finalisasi penataan status tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pembahasan mendalam ini merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat terkait kejelasan status kepegawaian, baik melalui skema paruh waktu maupun penuh waktu bagi kelompok guru, tenaga teknis, hingga pelaksana lainnya.Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan transisi kepegawaian yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra merespons dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto. Herindra menegaskan, tindakan tersebut mengarah pada makar.Kepala BIN Herindra mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Herindra datang untuk menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut proses penegakan hukum terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden RI, sejumlah pejabat negara, hingga petinggi partai politik telah berjalan.Dasco menegaskan, DPR menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.Meski demikian, Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum dan kepolisian akan tetap memantau dan mengawasi proses pengusutan kasus ini.

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.Selain itu, PPPK penuh waktu disebut akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dijadwalkan dibuka mulai 1 Januari 2027.

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa penyidikan kasus ini mencakup periode tahun 2013 hingga 2025. Sebagai tindak lanjut dari proses hukum yang berjalan, tim penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di sekitar enam lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta. Operasi penggeledahan tersebut berlangsung maraton sejak hari sebelumnya hingga pukul 05.00 pagi guna mengumpulkan bukti-bukti tambahan.

Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Organisasi masyarakat Komite Masyarakat Jakarta Utara atau Komju melaporkan Gibran ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dugaan pemalsuan surat keterangan sekolah.Sejumlah pengurus organisasi masyarakat Komite Masyarakat Jakarta Utara mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun barang bukti yang diserahkan, antara lain, dokumen yang berkaitan dengan surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 lalu.Ramdansyah, kuasa hukum Komju, menyebut laporan mereka sudah diterima oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurutnya, Gibran telah melanggar konstitusi dengan mencantumkan surat keterangan sekolah yang terbukti tidak sah pada pemilihan umum tahun 2024, berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memantau perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh tanah air secara berkala. Namun, terkait dengan proses penegakan hukum, Dasco menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada kepolisian.Dasco menyebut penanganan kasus penyadapan ilegal telah berjalan di kepolisian setelah sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai tersangka. Sejalan dengan itu, Dasco meminta Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat turut mengawal perkembangan perkara melalui pemantauan secara berkala.Di sisi lain, ia juga menyinggung rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Namun, ia belum dapat memastikan apakah pembahasan rancangan undang-undang ini akan dipercepat mengingat Dewan Perwakilan Rakyat saat ini masih berada dalam masa reses.

Ribuan demonstran kembali memadati Alun-Alun Rossio di Lisbon, Portugal, pada Minggu malam. Mereka memprotes pembubaran paksa kamp perkemahan oleh polisi dan menuntut penyediaan hunian yang lebih terjangkau.Aksi serupa juga berlanjut di Porto. Para demonstran kembali mendirikan tenda setelah kamp mereka dibongkar aparat. Operasi pembubaran sebelumnya dilaporkan berujung pada penangkapan enam orang di Lisbon dan tujuh orang di Porto.Massa juga menolak rancangan aturan sewa yang dinilai dapat mempermudah pengusiran penyewa dan menghapus batas harga sewa untuk kontrak baru. Mereka khawatir aturan tersebut akan semakin memperberat krisis perumahan di Portugal.

Satresnarkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus seorang oknum pegawai Lapas Kelas 1 Medan berinisial E-S yang kedapatan menjadi kurir 599 vape mengandung narkotika jenis etomidate. Barang haram senilai Rp3 miliar yang diselundupkan dari Malaysia ini diamankan di sebuah parkiran hotel di Jalan Setia Budi, Medan. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir demi upah Rp20 juta karena alasan ekonomi. Polisi kini tengah memburu sosok pengendali berinisial A-L dan mendalami potensi peredaran vape narkoba tersebut ke dalam lapas. Simak kronologi penangkapan selengkapnya di video ini!

Jepang membentuk badan nasional khusus penanggulangan bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya.Lembaga yang memiliki lebih dari 350 personel ini akan mengoordinasikan berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari persiapan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Pembentukannya juga menjadi bagian dari upaya Jepang mengantisipasi potensi gempa megathrust di Palung Nankai.Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa bencana alam tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya bisa dikurangi melalui persiapan yang matang. Jepang juga berencana meningkatkan kualitas tempat evakuasi, termasuk menyediakan toilet portabel, makanan hangat, fasilitas mandi air hangat, dan tempat tidur yang layak.