Advertise on podcast: SIP Law Firm - Legal Conversation

Pernah menemukan file bernama “Final”, “Final Revisi”, sampai “Final Fix Banget” dalam satu folder? Di law firm, persoalan versi dokumen bukan hanya bikin bingung - salah memilih file bisa menghambat pekerjaan dan membuka risiko. Dalam Episode 68 SIP Law Firm Legal Conversation Podcast, Marchelina Tivani berbincang dengan Arhaisya Alaskayana, S.H. tentang bagaimana cloud dan paperless office mengubah cara dokumen hukum dibuat, disimpan, dicari, dibagikan, dan diamankan. Obrolan ini juga membahas penerapan digitalisasi melalui e-SIPRO serta kaitannya dengan Eco Law Office dan komitmen sustainability SIP Law Firm. Dengarkan selengkapnya hanya di Spotify SIP Law Firm Legal Conversation Podcast!

Kalau sebelumnya e-Faktur, e-Bupot, dan kode billing terasa seperti beberapa pintu yang berbeda, Coretax mulai menyatukannya dalam satu ekosistem. Kedengarannya lebih ringkas - tetapi ketika satu data dipakai di banyak proses, satu kesalahan kecil juga bisa ikut berjalan ke mana-mana. Dalam Episode 69 SIP Law Firm Legal Conversation Podcast, Arhaisya Alaskayana, S.H. berbincang dengan Marchelina Tivani tentang bagaimana Coretax mengubah workflow tim Finance, mulai dari penyiapan data, faktur dan bukti potong, sampai billing, pembayaran, serta rekonsiliasi. Obrolan ini juga membahas pentingnya maker-checker, role access, dokumentasi, dan kontrol internal agar integrasi sistem benar-benar mendukung kepatuhan perusahaan. Dengarkan selengkapnya hanya di Spotify SIP Law Firm Legal Conversation Podcast!

Episode kali ini membahas bagaimana penyusutan arsip dapat menjaga efisiensi operasional, mendukung kepatuhan, dan membangun kepercayaan klien di firma hukum. Kenapa manajemen arsip yang tepat, transparansi, serta akuntabilitas dokumen menjadi kunci tata kelola yang profesional? Selengkapnya, dengarkan obrolan Syifa Aisyah, S.H. dan Dewi Aknis, S.IP., Knowledge Officer SIP Law Firm, hanya di Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Sistem perizinan berusaha di Indonesia telah mengalami perubahan besar melalui UU Cipta Kerja dan PP 28 Tahun 2025. Kini, perizinan tidak lagi disamaratakan untuk seluruh jenis usaha, melainkan disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing kegiatan usaha dan terintegrasi melalui sistem OSS. Lalu, bagaimana latar belakang perubahan tersebut? Apakah dokumen perizinan yang diterbitkan secara elektronik melalui OSS memiliki kekuatan hukum yang sah? Dan apa dampaknya bagi korporasi maupun investor dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya? Dengarkan obrolan Ihsan Abdurrahman, S.H. dan Irvan Zaldya, S.H. selengkapnya hanya di Spotify Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Di era digital, aset seperti software, database pelanggan, domain website, dan berbagai aset digital lainnya semakin memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi perusahaan. Namun, apakah aset digital dapat dijadikan objek jaminan fidusia? Dan bagaimana mekanisme eksekusinya jika debitur tidak kooperatif? Di tengah perkembangan ekonomi digital, pemahaman terhadap aspek hukum aset digital menjadi semakin penting bagi pelaku usaha dan investor. Dengarkan selengkapnya obrolan Irvan Zaldya, S.H. dan M. Ihsan Abdurrahman, S.H. hanya di Spotify Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Konflik dalam Perseroan Terbatas bukan sekadar perbedaan pendapat. Di baliknya itu ada dinamika kepentingan, relasi antar pemegang saham, hingga keputusan strategis yang dapat memengaruhi keberlangsungan PT. Deadlock dalam RUPS, ketidakharmonisan manajemen, hingga penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi pemicu konflik yang serius. Namun, tidak semua konflik harus berujung pada pembubaran. Hukum justru menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian, mulai dari negosiasi, restrukturisasi, hingga pembelian atau pengambilalihan saham, untuk menjaga stabilitas PT. Pembubaran sendiri bukanlah akhir yang sederhana. Ada proses likuidasi, penyelesaian aset, kewajiban terhadap karyawan, hingga penyelesaian kontrak dengan pihak ketiga yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Sudahkah PT Anda memiliki strategi hukum yang tepat dalam mengelola konflik internal? Dengarkan selengkapnya obrolan Bhakti Putra Nugraha, S.H. selaku host dan Nahda Chairunnisa Utami, S.H. selaku narasumber hanya di Spotify Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Lindungi Kreasi, Perkuat Industri: HKI dalam Dunia Game Indonesia Indonesia adalah salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara. Tapi, siapa yang melindungi karya-karya kreatif di dalamnya? Perlindungan HKI dalam industri game bukan soal satu jenis aturan saja. Ada Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang, hingga Lisensi, yang semuanya saling melengkapi untuk memastikan setiap elemen kreatif dan teknologi dalam game terlindungi. Namun, tantangannya juga tidak kecil. Seperti pembajakan, rendahnya kesadaran hukum, maupun seputar kepemilikan HKI atas karya hasil AI. Jadi, sudahkan Anda memastikan perlindungan hukum yang komprehensif untuk karya game Anda? Dengarkan selengkapnya obrolan Nahda Chairunnisa Utami, S.H. selaku host dan Bhakti Putra Nugraha, S.H. selaku narasumber hanya di Spotify Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir di balik jeruji atau dengan denda semata. Dalam perkembangan hukum, restorative justice hadir sebagai pendekatan yang menekankan pada pemulihan, baik bagi korban, pelaku, maupun hubungan sosial yang terdampak. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara ini. Terdapat batasan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tanpa pemahaman yang tepat, restorative justice berpotensi disalahartikan sebagai “jalan damai” yang bisa digunakan untuk semua kasus, padahal kenyataannya tidak demikian. Sudahkah Anda memahami kapan dan bagaimana restorative justice dapat diterapkan dalam perkara pidana? Dengarkan obrolan  Azizah Isman, S.H.  selaku host dan Vani Febri Pangestika, S.H.selaku narasumber, selengkapnya hanya di Spotify Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Putusan Pengadilan Sudah Final, Tapi Tidak Dilaksanakan, Bagaimana Solusinya? Putusan pengadilan dalam perkara perdata bukan sekadar akhir dari proses hukum. Di balik putusan tersebut, terdapat kepastian hukum yang seharusnya melindungi hak pihak yang menang dan memberikan keadilan yang nyata. Namun dalam praktiknya, tidak jarang pihak yang kalah justru mengabaikan kewajibannya. Di sinilah peran penting mekanisme eksekusi, bukan hanya sebagai alat paksa, tetapi sebagai jembatan agar putusan benar-benar terlaksana dan tidak berhenti sebagai kemenangan di atas kertas. Tanpa pemahaman yang tepat, hak yang telah diperjuangkan melalui proses panjang di pengadilan bisa saja tidak terpenuhi secara optimal. Sudahkah Anda memahami langkah hukum yang dapat ditempuh ketika putusan pengadilan tidak dijalankan? Dengarkan obrolan Vani Febri Pangestika, S.H. selaku host dan Azizah Isman, S.H. selaku narasumber, selengkapnya hanya di Spotify Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Mengenal Pidana Korporasi dalam KUHP Baru, Sudah Siapkah Bisnis Anda? KUHP Baru tidak lagi hanya memandang individu sebagai subjek hukum pidana. Kini, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Sanksinya pun tidak sederhana. Tidak hanya berupa denda sebagai pidana pokok, tetapi juga dapat mencakup pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi. Ini menunjukkan bahwa risiko hukum bagi perusahaan kini menyentuh langsung aspek operasional dan keberlangsungan bisnis. Tanpa sistem kepatuhan yang kuat, potensi pelanggaran dapat berdampak besar, baik secara finansial maupun reputasi. Sudahkah korporasi Anda memahami implikasi KUHP Baru terhadap aktivitas bisnis? Dengarkan selengkapnya obrolan Cut Najwa Zilfa, S.H. selaku host dan Ali Masgartha Mutthahari, S.H. selaku narasumber hanya di Spotify Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Memahami Majelis Disiplin Profesi (MDP), Sudahkah Anda Mengenalnya? Dalam sistem pelayanan kesehatan, tidak semua permasalahan medis harus langsung dibawa ke ranah pidana atau perdata. Di sinilah peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) menjadi krusial sebagai lembaga yang menilai dugaan pelanggaran berdasarkan standar profesi. MDP tidak hanya berfungsi menjatuhkan sanksi disiplin, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan dinilai secara objektif, proporsional, dan berbasis standar pelayanan yang berlaku. Dengan mekanisme yang sistematis, mulai dari pengaduan, pemeriksaan, hingga putusan, MDP menjadi filter awal yang menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan tenaga medis. Tanpa pemahaman yang tepat, risiko kesalahpahaman hingga potensi kriminalisasi dalam praktik medis dapat terjadi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sudahkah Anda memahami peran dan mekanisme MDP dalam sistem kesehatan di Indonesia? Dengarkan selengkapnya obrolan Ali Masgartha Mutthahari Kuartanegara, S.H. selaku host dan Cut Najwa Zilfa, S.H., M.H. selaku narasumber hanya di Spotify

Masih bingung cara melindungi karya kreatifmu dengan HKI? Bareng Kemal Palevi, kita akan bahas pengalaman nyata di dunia kreatif, mulai dari HKI hingga legalitas. Dengarkan cerita nyata industri kreatif untuk mendapatkan insight hukum dan tips praktis supaya kamu gak cuma kreatif, tapi juga paham cara melindungi karyamu dari sisi hukum. Dipandu oleh Darma Kusuma, S.H., welcome to Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm! Jangan lupa share ke sesama kreator yang perlu tahu pentingnya jaga hak atas karya sendiri!

Dengarkan pembahasan lengkap tentang bagaimana kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan besar dalam Hak Kekayaan Intelektual: siapa sebenarnya pemilik karya yang dihasilkan oleh AI, bagaimana regulasi global mengaturnya, dan tantangan pembuktiannya di Indonesia. Selengkapnya, dengarkan obrolan Dewi Aknis, S.IP. dan Syifa Aisyah, S.H., hanya di Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!

Saat ini bisnis lintas negara berkembang makin dinamis, khususnya antara Indonesia dan China, sehingga menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan regulasi, sistem hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa di masing-masing yurisdiksi. Lalu, bagaimana perbedaan mekanisme litigasi, likuidasi, dan kepailitan di China dan Indonesia?Apa saja tantangan hukum yang perlu dipahami oleh investor dan pelaku usaha dalam transaksi lintas negara? Bersama Darma Kusuma selaku Host, serta Anthony (Senior Associate SIP Law Firm) dan Forrest Gan (Foreign Counsel SIP Law Firm), kami membedah perbandingan sistem hukum kedua negara secara praktis dan strategis.Dengarkan selengkapnya, eksklusif hanya di Legal Conversation Podcast by Spotify SIP Law Firm! #Litigation #Liquidation #Bankruptcy #CrossBorderInvestment #SIPLawFirm

Episode kali ini membahas karakteristik unik startup dan tantangan yang mereka hadapi ketika berhadapan dengan PKPU. Dan apa saja peluang yang akan hadir dari proses PKPU ini? Dengarkan  obrolan Zerico Sandyaksa, S.H., M.H. bersama Garda Garinda, S.H., Associate SIP Law Firm, selengkapnya hanya di Legal Conversation Podcast by SIP Law Firm!