Advertise on podcast: TRANSPARAN

Kemonlah kita meriahkan debat Cawapres! Seberapa penting sih Green Economy buat negara kita? Sampai sejauh ini, yakin sudah ada gagasan keren soal EKonimi Hijau, Ekonomi Biru, Isu Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan yang ditawarkan Paslon? dan katanya bakal jadi tema Debat Cawapres ke-4 nanti? Apa saja harapan anak muda akan nasib Green Economy yang tentu berdampak luas dan besar buat nasib bangsa? Tonton yuk kita sharing gagasan di sini!

Debat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan salah satu momen penting dalam proses pemilihan umum di suatu negara. Debat cawapres yang semalam semakin menarik perhatian hingga debat berlanjut pada mimbar citizen di dunia maya. Sudah kelihatan belum komitmen soal Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Isu Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan yang ditawarkan Paslon? Bikin pusing, bikin makin gambling? Sudah kelihatan belum komitmen soal keberpihakan terhadap masyarakat adat, pembangunan desa, dan tata kelola sumber daya alam? Kita perlu jeli lihat gagasan calon pemimpin yang tentu berdampak luas dan besar buat nasib bangsa. Menurut kalian, siapa yang paling berbobot? Gunakan hak pilih kamu!

Kontroversinya berangkat dari realita pemerintah mencoba mengerti kondisi sistem pelayanan kesehatan kita masih terbelakang, sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Lalu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah?

Gimmick itu ibarat micin atau penyedap rasa agar seseorang tertarik dalam mengunyah sesuatu, Gimmick itu perlu sebagai strategi, jembatan. Apakah iya seperlu itu?

food estate kan juga tidak semua dikuasai oleh pemerintah Indonesia, tapi ada pihak asing juga. Siapa saja ya aktor di balik perusak lingkungan?

Polusi Jakarta tiap hari kian memburuk, Apa yang akan anda lakukan kalau anda menjadi Gubernur?

Baiknya sistem pemilu terbuka atau tertutup? Lalu Penggunaan Dananya Gimana?

Pada 2022 LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima 536 terkait permohonan kasus perlindungan / perkawinan seksual terhadap anak, yang ini naik menjadi 25,82 persen jika dibanding dengan permohonan tahun 2021 sebesar 426. Utamanya yang terjadi di sekolah-sekolah atau fasilitas-fasilitas berbasis asrama, sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, malah menjadi tempat terjadinya kejahatan pada anak. Bagaimana menurut Anda?

“Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa” adalah sepenggal kalimat dari visi DJP. Lembaga Pelaksana Kebijakan Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebuah lembaga besar dan penting yang dimiliki republik ini. Visi yang demikian mulia tersebut berbanding terbalik dengan terpaan isu ketidakpercayaan dari masyarakat yang melandanya. Semua bermula dari gaya hidup hedon salah satu petinggi Kanwil DJP di Jakarta Selatan. Melalui media sosial, masyarakat memblejeti secara komperhensif, mulai dari pelaporan harta kekayaan hingga kinerja kelembagaan DJP. Dari penelahaan LHKPN, terbukti sebanyak 13.885 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Selain itu, kekayaan pegawai DJP pun mendapatkan sorotan dari hasil akumulasi harta kekayaan senilai 56 miliar, angka yang sangat fantastis bagi pejabat selevel eselon III. FITRA membuat simulasi, apabila pegawai tersebut sebagai eselon 1 dengan gaji pokok sebesar Rp 5,2 juta dan tunjangan kinerja sebesar Rp 117,3 juta maka membutuhkan waktu kurang lebihnya sekitar 30 tahun untuk mendapatkan 56 miliar. Dengan catatan, selama 30 tahun, gaji dan tunjangan kinerja tersebut ditabung. Tentu, ini menunjukkan sudah tidak masuk akal. Apalagi untuk Eselon III dengan gaji pokok Rp 4,7 juta dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 46,4 juta. Dibutuhkan hampir 98 tahun. Sungguh sulit diterima nalar sehat. Kerasnya hantaman kasus ini muncul dari beragam reaksi masyarakat. Dimulai dari kasus penganiayaan anak pegawai pajak ke persoalan institusi pengelola pajak. Seluruhnya telah menunjukan bahwa selama ini masyarakat memiliki penilaian adanya ketidakberesan di internal DJP, asumsi masyarakat terbukti benar.

Co-Founder Alterasi Indonesia Dan Peneliti UNU Yogyakarta, Sunaji Zamroni yang juga selaku Dewan Nasional FITRA mengupas tuntas hal-hal mendasar yang sedang terjadi di desa. Salah satunya, mengapa sampai muncul wacana revisi UU Desa? Bagaimana nasib dan kondisi desa di tahun 2045?

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode.  Lalu apakah pemerintah akan fokus pada perbaikan kualitas dan mandat UU Desa?

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas RRI Pro 1 Jakarta di 91,20 FM atau streaming melalui RRIPlayGo.