Advertise on podcast: Elshinta Semarang

Kebumen – Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, menjadi saksi hangatnya kemanunggalan TNI dan rakyat saat menerima kunjungan Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-127 Tahun Anggaran 2026, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Brigjen TNI Andiek Prasetyo Awibowo, S.I.P., M.Si., bersama rombongan dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program TMMD yang dilaksanakan Kodim 0709/Kebumen.

KEBUMEN – Malam di Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, biasanya sunyi. Namun di bulan puasa ini, suasana berbeda tampak di jalan penghubung Dukuh Lawangawu menuju Dukuh Beji. Sorot lampu menerangi hamparan tanah, suara mesin molen berputar memecah kesunyian, dan langkah-langkah warga berpadu dengan personel TNI dalam satu irama kerja. Senin (2/3/2026).

KEBUMEN (KR) - Pembangunan rabat beton di Somagede Kebumen dalam rangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0709/Kebumen melibatkan kemanunggalan TNI dan rakyat/warga, termasuk ibu-ibu yang menyambut antusias.

Jawa Tengah tengah menghadapi peningkatan ancaman bencana. Dalam dua bulan terakhir, rentetan kejadian banjir, longsor, tanah bergerak hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah. BPBD Jateng pun mengakui adanya tren peningkatan frekuensi dan intensitas bencana. Menjawab kondisi tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengembangkan platform digital SIKAT BENCANA (Sistem Terintegrasi Kaji Cepat Bencana) untuk mempercepat proses kaji cepat. Sistem ini diklaim mampu membuat pelaporan berjalan real-time, mempercepat respons hingga 50%, serta mengurangi biaya operasional lebih dari separuh. SIKAT BENCANA juga dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui integrasi data dan laporan otomatis. Di tengah meningkatnya ancaman bencana ini, bagaimana kesiapsiagaan BPBD Jawa Tengah dan sejauh mana perkembangan sistem SIKAT BENCANA? Narasumber : Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Jateng, Muhamad Chomsul, S.ST., M.Eng.

Wacana penerapan sekolah enam hari untuk jenjang SMA/SMK di Jawa Tengah kembali menjadi perhatian publik. Ketua PGRI Jateng Muhdi menyatakan penolakan karena menilai sistem lima hari sekolah sudah ideal bagi siswa, guru, dan keluarga. Ia menilai penambahan satu hari justru berpotensi menambah beban, mengurangi waktu istirahat, serta mengganggu ruang interaksi sosial siswa di masyarakat. Sementara itu, Pemprov Jateng melalui Disdikbud menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian, dengan melibatkan para pakar, akademisi, dan elemen masyarakat. Kajian juga mempertimbangkan kondisi orang tua yang banyak bekerja hingga enam hari dalam sepekan sehingga perlu evaluasi tentang pola pengawasan anak pada hari libur. Bagaimana mencermati hal ini? Narasumber : Sekretaris Disdikbud Jateng, Syamsudin

Kota Semarang tercatat sebagai kota dengan paparan mikroplastik tertinggi keempat di Indonesia. Penelitian Ecoton Foundation bersama SIEJ menemukan 13–14 partikel mikroplastik di udara, bahkan air hujan di Jalan Mataram juga terdeteksi mengandung puluhan partikel mikroplastik per sampel. Temuan ini menunjukkan polusi mikroplastik sudah masuk ke berbagai sumber air dan berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat. Salah satu faktor pemicunya adalah kebiasaan membakar sampah dan penggunaan plastik sekali pakai. Apa yang perlu segera dilakukan untuk mengatasi ancaman mikroplastik ini? Narasumber: Pengamat Lingkungan Senior dari Universitas Diponegoro (Undip), Prof Dr Ir Syafrudin CES MT IPU Asean.Eng

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan oleh seorang guru, Sri Hartono, terkait batas usia pensiun guru. Meski ditolak, MK dalam pertimbangannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun guru hingga 65 tahun, terutama bagi guru dengan jabatan fungsional ahli utama. Langkah ini menjadi sorotan karena menyentuh isu penting terkait motivasi, kesejahteraan, dan kesinambungan tenaga pendidik di tengah kekurangan guru yang masih terjadi di berbagai daerah. Bagaimana menanggapi putusan ini, dan apa harapan terhadap tindak lanjut dari pemerintah? Narasumber : Pemohon uji materi UU Guru atau Guru SMA Negeri 15 Semarang, Sri Hartono.

Kasus perundungan yang berujung bunuh diri seorang siswi MTs di Sukabumi, Jawa Barat, kembali menggugah perhatian publik terhadap isu keamanan dan kenyamanan belajar di sekolah. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyebut tengah menyiapkan Peraturan Menteri baru untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Bagaimana langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan hal ini? Narasumber : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memutuskan tidak memakzulkan Bupati Sudewo dalam sidang paripurna Jumat, 31 Oktober 2025. Dari tujuh fraksi, hanya Fraksi PDIP yang mendorong pemakzulan, sementara enam fraksi lainnya Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja. Keputusan ini diambil meski Pansus Hak Angket sebelumnya menemukan 12 dugaan pelanggaran kebijakan, mulai dari mutasi ASN, kenaikan PBB, hingga pengelolaan Baznas. Bagaimana langkah perbaikan yang akan dilakukan Bupati Sudewo, dan apa makna keputusan DPRD ini bagi pemerintahan di Pati? Narasumber : Ketua Pansus DPRD Hak Angket Pemakzulan Bupati, Teguh Bandang Waluyo.

Hari ini Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada hari ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyalurkan bantuan sebesar 410 juta rupiah untuk korban banjir di Kecamatan Genuk. Selain itu, warga juga mengeluhkan genangan banjir di jalan pantura Semarang Demak Jawa Tengah yang tak kunjung surut meski sudah hampir sepekan. Selain itu, BPBD Kota Semarang mencatat sebanyak 38 ribu jiwa terdampak banjir yang melanda wilayah timur Kota Semarang sejak beberapa hari terakhir. Bagaimana penanganan bencana banjir ini? Narasumber : Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Warga mengeluhkan genangan banjir di jalur Pantura Semarang–Demak yang tak kunjung surut. Sudah hampir sepekan kawasan tersebut terendam, menyebabkan arus lalu lintas macet parah dan banyak kendaraan mogok. Genangan banjir yang muncul sejak Rabu (22/10) hingga Senin (27/10/2025) belum menunjukkan tanda-tanda surut. Selain itu, dua orang dilaporkan tewas tenggelam di lokasi berbeda saat banjir pada Sabtu (25/10) lalu. Bagaimana penanganan banjir ini? Narasumber : Kepala Pusdataru Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro.

Munculnya istilah umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menimbulkan beragam respons dari masyarakat dan pelaku usaha. Sebagian jemaah menilai kebijakan ini memberi keleluasaan beribadah dan kebebasan mengatur perjalanan sendiri. Namun di sisi lain, pelaku usaha haji dan umrah menilai legalisasi umrah mandiri berisiko menimbulkan persoalan baru, mulai dari perlindungan jemaah, pengawasan, hingga potensi melemahnya peran biro perjalanan resmi. Bagaimana mencermati hal ini? Narasumber : Ketua DPP BERSATU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah), Mohammad Farid Aljawi, S.E., M.H.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sistem keamanan siber aplikasi administrasi perpajakan Coretax kini jauh lebih kuat, dari skor 30 menjadi 95+ atau setara A plus. Menkeu memastikan kebocoran data Coretax sebelumnya tak akan terulang. Untuk menguji ketahanan sistem, Purbaya juga memanggil hacker anak bangsa yang berpengalaman, termasuk yang pernah bekerja di perusahaan teknologi global, untuk melakukan uji keamanan. Bagaimana mencermati klaim peningkatan keamanan Coretax ini dari sisi keamanan siber nasional? Apakah langkah pemanggilan hacker anak bangsa sudah cukup untuk mencegah risiko kebocoran data? Narasumber : Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya.

Pemerintah resmi melegalkan umrah mandiri melalui UU No. 14 Tahun 2025, memungkinkan calon jemaah berangkat tanpa melalui biro travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang kini memberikan izin resmi umrah mandiri dan mempermudah visa transit bagi jemaah. UU ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum dan layanan bagi jemaah umrah mandiri, termasuk mekanisme pengaduan dan jaminan layanan. Bagaimana mencermati legalisasi umrah mandiri ini dari sisi perlindungan hukum dan keamanan jemaah? Apakah regulasi di Indonesia sudah cukup adaptif terhadap perkembangan kebijakan Arab Saudi? Narasumber : Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–2025, Amirsyah Tambunan.

Delapan puluh tahun lalu, tepat pada 14 Oktober 1945, rakyat Semarang dari berbagai kalangan bersatu melawan pendudukan tentara Jepang dalam peristiwa heroik yang dikenal sebagai Pertempuran Lima Hari di Semarang. Dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mr. Wongsonegoro, para pemuda menuntut Jepang menyerahkan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, namun upaya tersebut berubah menjadi pertempuran sengit yang menelan banyak korban, termasuk gugurnya dr. Kariadi. Bagaimana latar belakang sosial dan politik yang memicu terjadinya Pertempuran Lima Hari di Semarang? Selain itu, apa makna perjuangan para pemuda Semarang kala itu bagi generasi muda saat ini? NS : Koordinator Program Studi S2 Kajian Sejarah, Universitas Negeri Semarang/ M . Shokheh, S.Pd., M.A., Ph.D.