Advertise on podcast: Elshinta Semarang

Kasus dugaan keracunan es buah di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, terus bertambah. Hingga Kamis (15/10) pukul 04.00 WIB, tercatat 219 orang diduga menjadi korban, dengan 110 orang di antaranya mendapatkan perawatan di tiga rumah sakit. Bahkan, penjual es buah tersebut juga dilaporkan menjadi korban setelah mengonsumsi dagangannya sendiri. Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab keracunan. Bagaimana mencermati kasus ini dan siapa yang harus bertanggung jawab jika terbukti ada kelalaian dalam keamanan pangan? Narasumber : Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdun Mufid.

Timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai 6,4 juta ton per tahun atau sekitar 17.500 ton per hari, dengan kenaikan 8 hingga 11 persen setiap tahunnya. Namun, sampah yang berhasil dikelola baru sekitar 26 persen, sementara praktik pembuangan terbuka atau open dumping masih ditemukan di sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemerintah pusat bahkan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada belasan TPA yang masih menerapkan sistem tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mendorong aglomerasi pengelolaan sampah antardaerah dan pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai bagian dari solusi. Namun, upaya ini juga membutuhkan pembenahan pengelolaan sampah dari hulu serta perhitungan biaya jangka panjang agar tidak membebani keuangan daerah. Sejauh mana progres pembenahan TPA yang terkena sanksi open dumping? Narasumber : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Dwi Haryanto.

Satpol PP Kota Semarang menyegel empat kamar di Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Kaligawe karena penghuninya menunggak pembayaran sewa selama lima hingga sembilan bulan. Penyegelan dilakukan setelah serangkaian pemanggilan dan peringatan sejak 11 September 2026. Dari semula 73 penghuni yang menunggak, sebagian besar telah melunasi kewajibannya hingga tersisa empat penghuni. Satpol PP menyebut langkah ini sebagai upaya penertiban sekaligus optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Bagaimana Satpol PP memastikan penertiban tunggakan sewa ini tetap mempertimbangkan kondisi penghuni yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi? Narasumber : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Marthen Dacosta.

Kasus dugaan keracunan es buah di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, terus bertambah. Hingga Kamis (15/10) pukul 04.00 WIB, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mencatat 219 orang diduga menjadi korban, dengan 110 orang di antaranya mendapatkan perawatan di RSUD Bukit Menoreh Salaman, RSUD Merah Putih, dan RSUD Muntilan. Sejumlah korban menjalani rawat inap, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Petugas Dinas Kesehatan telah mengambil sampel es buah dan muntahan korban untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab keracunan. Sejauh mana hasil pemeriksaan terkini terhadap sampel es buah dan muntahan korban untuk memastikan penyebab keracunan massal ini? Apakah sudah ada indikasi awal mengenai sumber kontaminasi yang menyebabkan ratusan warga mengalami gejala keracunan? Narasumber : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, dr. Lies Pramudiyanti.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas upaya penanggulangan tuberkulosis atau TB hingga tingkat desa. Saat membuka Deklarasi Desa Siaga TB di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10), Sekretaris Daerah Jateng Sumarno memaparkan bahwa hingga 9 Oktober 2026, baru 421 dari total 8.563 desa/kelurahan yang berstatus Desa Siaga TB. Penemuan kasus TB mencapai 68.617 kasus atau 65,08 persen, sedangkan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 23,31 persen dari target. Sumarno menegaskan penanggulangan TB membutuhkan sinergi seluruh pihak, disertai penguatan pencegahan dan deteksi dini. Apa kendala yang dihadapi dalam memperluas upaya pencegahan TB di Jawa Tengah? Sejauh mana Dinas Kesehatan Jateng memastikan skrining, deteksi dini, dan pengobatan berjalan optimal agar penularan TB dapat ditekan? Narasumber : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Jawa Tengah, dr. Heri Purnomo.

Pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berlangsung sangat cepat, kurang dari 24 jam. Komisi III DPR menggelar fit and proper test pada 1 Oktober dan langsung menyetujui Suyudi, sebelum kemudian dilantik Presiden di hari yang sama. Sementara pada 2021, proses Listyo Sigit dari uji kelayakan hingga pelantikan berlangsung sekitar tujuh hari. Padahal, mekanisme pengangkatan Kapolri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang terakhir diubah melalui UU Nomor 5 Tahun 2026, dengan DPR memiliki waktu hingga 20 hari untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Bagaimana seharusnya proses pergantian Kapolri dilakukan agar tetap cepat tetapi tidak mengurangi ruang bagi pengawasan DPR, Kompolnas, dan masyarakat? Narasumber : Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur.

Mahkamah Konstitusi mewajibkan makanan dan minuman kemasan yang mengandung gula, garam, dan lemak atau GGL untuk mencantumkan label warna dan simbol. Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIV /2026 ini merupakan perkara yang diajukan oleh Imamudin dan Andru Steven. MK juga menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus mengatur serta mengawasi penerapannya. Selama ini, informasi kandungan GGL memang sudah tercantum di sejumlah kemasan, tetapi belum tentu mudah dibaca dan dipahami konsumen. Lantas, apa yang perlu dilakukan agar aturan ini bisa diterapkan secara jelas dan seragam, sehingga konsumen lebih mudah mengetahui kandungan produk sebelum membeli? Narasumber : Wakil Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Intan Nur Rahmawanti.

Komnas Perempuan mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membuka secara rinci dasar hukum serta penghitungan bebas bersyarat terpidana kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi. Komnas Perempuan menilai terdapat kejanggalan matematis karena Bechi dibebaskan setelah hanya menjalani masa tahanan sekitar tiga tahun satu bulan dari total vonis tujuh tahun penjara. Lembaga tersebut menilai penjelasan aparat bahwa terpidana telah memperoleh remisi belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik. Bagaimana penjelasannya? Apa yang menjadi dasar penilaian tersebut? Simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih

Wacana ambang batas parlemen dinaikan menjadi 5 persen, turut direspons partai-partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak ambang batas parlemen 5 persen yang sempat disepakati dalam pertemuan para ketua umum partai politik beberapa waktu lalu. Said Iqbal meminta agar ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 1 persen. GKSR juga mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 1 persen, agar tidak banyak suara yang terbuang. Bagaimana Partai Buruh melihat wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen? dan bagaimana kenaikan ambang batas parlemen bisa memengaruhi hak masyarakat yang telah menggunakan suaranya? Simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama Wakil Presiden PB Partai Buruh, Agus Supriyadi S.H., M.H berikut ini!

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, setelah disidak oleh Ombudsman RI. Keputusan tersebut diambil sebagai tindak lanjut hasil sidak sekaligus untuk melakukan pemeriksaan guna memperoleh informasi secara komprehensif, terkait temuan minuman keras, tempat gym, foto-foto, hingga kulkas atau fasilitas "mewah" di lapas tersebut. Namun, barang-barang yang muncul saat disidak oleh Ombudsman, kemudian menghilang ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama jajaran melakukan sidak. Bagaimana Komisi XIII DPR RI melihat temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, mulai dari minuman keras hingga fasilitas yang dinilai mewah? Apakah ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pengelolaan lapas? Simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka berikut ini!

Cuaca panas masih berpotensi dirasakan warga Jawa Tengah hingga Oktober mendatang. BMKG menyebut kondisi ini dipengaruhi rendahnya curah hujan dan meningkatnya radiasi Matahari. Kondisi tersebut juga membuat masyarakat perlu mewaspadai dampak paparan panas, terutama risiko dehidrasi serta berkurangnya ketersediaan air selama periode kering. Memasuki November, hujan mulai berpotensi turun di sejumlah wilayah Jawa Tengah, meski pada awalnya masih ringan dan belum merata. Seberapa besar dampak cuaca panas dan minimnya hujan terhadap kondisi masyarakat, ketersediaan air, serta aktivitas sehari-hari, dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya? Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Ahmad Yani Semarang, Noor Jannah.

Penolakan terhadap rencana pengembangan geothermal di kawasan Gunung Ungaran kembali disuarakan masyarakat. Sejumlah kelompok yang tergabung dalam Jateng Guyub bahkan melakukan aksi berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menyampaikan keberatan terhadap rencana tersebut. Warga mengkhawatirkan dampaknya terhadap sumber mata air, pertanian, lingkungan hingga kawasan cagar budaya di sekitar Gunung Ungaran. Di sisi lain, pemerintah menyebut pengembangan PLTP Gunung Ungaran masih berada pada tahap eksplorasi dan studi kelayakan, dengan berbagai tahapan perizinan serta kajian lingkungan yang harus dilalui. Bagaimana DPRD Jawa Tengah mencermati penolakan warga ini, dan sejauh mana aspirasi serta kekhawatiran masyarakat harus menjadi pertimbangan sebelum rencana geothermal Gunung Ungaran dilanjutkan? Simak perbincangan Annisa Madina bersama Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah/ Hj. Nur Sa'adah, S.Pd.I., M.H.

Partai Golkar menyatakan terpukul dan menghormati proses hukum setelah kadernya, Fahd A Rafiq, terjaring OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Fahd diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor bersama mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. KPK juga masih mendalami dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN yang sekaligus kader Partai Golkar, Nusron Wahid.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU APBN 2026 yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk empat anggota koalisi MBG Watch. MK menegaskan, perubahan anggaran belanja pemerintah pusat yang berdampak pada jumlah belanja menurut fungsi harus mendapat persetujuan DPR, sehingga kewenangan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran tidak bisa dilakukan tanpa batas. Putusan ini menjadi penting karena para pemohon sebelumnya menyoroti masuknya program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam APBN serta potensi perubahan prioritas anggaran melalui Peraturan Presiden. Lantas, apa makna putusan MK ini bagi pengawasan anggaran MBG dan transparansi pengelolaan anggaran program tersebut? Simak Wawancara Pengiat Advokasi Kebijakan di MBG Watch, Mike Verawati.

Bank sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75 hingga 4 persen. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak Juli 2023, di tengah tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak dan sejumlah faktor lainnya. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampaknya berpotensi terasa melalui arus modal, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga tekanan inflasi dalam negeri. Meski demikian, kenaikan suku bunga The Fed tidak serta-merta membuat Bank Indonesia harus menaikkan BI-Rate. Lantas, bagaimana dampak kebijakan The Fed terhadap ekonomi Indonesia? Seberapa besar tekanan yang berpotensi dihadapi rupiah, dan bagaimana arah kebijakan Bank Indonesia ke depan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional?